+86-21-58386256
Pertambangan Mineral Dan Batubara - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Katalog Produk. Berlangganan Pro. Pro. ... Tentang Kami. Redaksi. Pedoman …
UU No. 3/2020 menetapkan sumber daya mineral dan batubara adalah kekayaan nasional oleh karena itu pengelolaannya dibawah kendali pemerintah pusat. Namun daerah tetap akan mendapatkan manfaat, …
17 Juli 2021. 1399. Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) mengingatkan perlunya sistem hukum pertambangan dan peraturan perundang …
Abstrak. PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan …
atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ada perbedaan ... kemajuan peradaban pembangunan di bidang industri. Modernisasi telah membuat ... dalam tataran Undang-Undang ini menimbulkan persoalan hukum yang …
Sistem ini merupakan sebuah sistem yang menerima hukum sebagai suatu kerangka yang bersifat final. Dalam hal ini, hukum juga merupakan sesuatu yang telah ... Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dianggap perlu. UU No. 4 Tahun 2009 belum menunjukkan ... diperoleh melalui …
pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum terkait Undang-Undang Nomor 3 . ... Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. ... Tambang Eksisiting Batu Kapur Pt Semen Baturaja (PERSERO) ...
pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik …
1. Prinsip Hukum dan Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara Prinsip dan tujuan dari undang-undang pertambangan mineral dan batubara sebagimana disebutkan Pasal 2 UU Minerba bahwa: "Pertambangan mineral dan/:atau batubara dikelola berasaskan: a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b. keberpihakan kepada …
Jakarta, CNBC Indonesia - Koalisi Masyarakat Sipil yang mengatasnamakan Gerakan #BersihkanIndonesia hari ini, Senin (21/06/2021) mengajukan judicial review (JR) atau uji materiil Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materiil ini diajukan oleh dua …
eksplorasi pertambangan, organisasi masyarakat sipil yang mengkhususkan diri di industri ekstraktif dan pergerakan anti-korupsi, para implementasi yang bebas dari kepentingan pribadi; (4) koordinasi vertikalakademisi, dan media. lembaga Konteks politik, ekonomi, sosial, dan teknologi di mana sektor pertambangan dan sistem pemberian izin
pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 2 (1) Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut: a. …
4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sesungguhnya tidak ... Hukum Pertambangan di Indonesia, PT. RajaGrafindo Prasada, Jakarta, Hal 49-50. 31. ... Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara meliputi: a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; b. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, …
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun ... "Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara", Jakarta. Sinar Grafika, 2012, hlm. ... industri pertambangan harus membawa manfaat yang baik khususnya terkait dengan pembangunan daerah dan diharapkan dapat meningkatkan …
Berlakunya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara didasarkan pada pertimbangan agar pengelolaan dan pengusahaan potensi mineral dan batubara dapat …
UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 4: Tahun: 2009: Tentang: PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA: Tempat Penetapan: Jakarta: …
pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah …
SARAN TERKAIT TATA KELOLA INDUSTRI PERTAMBANGAN 12 1 A. KONSEP WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh wilayah hukum Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di …
Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 1, angka 13 s.d angka 20. 11 Undang-Undang Nomor 4 …
Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membuat perubahan yang cukup mendasar dalam tata kelola pertambangan yaitu menarik kembali izin pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Sebagai
Sejak hadirnya UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, regulasi kebijakan administrasi perizinan pertambangan dilakukan secara sektoral dalam undang-undang pertambangan beserta peraturan pelaksananya, terakhir dengan diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan …
Aku tunggu ya! Sumber: Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ahmad Redi, "Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan …
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi …
Kewajiban perseroan dalam melaksanakan CSR oleh UU PT secara implisit ditujukan untuk perusahaan pertambangan, sebagai perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Tapi kita bisa melihat kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan …
JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Sidang Paripurna pada Selasa 12 Mei 2020.. UU Minerba akan terdapat 83 pasal …
JAKARTA, HUMAS MKRI – Pemerintah dan DPR menilai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) penting dilakukan. Hal ini merupakan upaya untuk memperbaiki sektor pertambangan mineral …
dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun tentang 2009 Pertambangan …
UU Minerba yang baru (UU No. 3/2020) sangat dinantikan oleh pelaku usaha dan disambut secara positif karena memberikan kepastian hukum dan kepastian investasi baik bagi pemegang IUP, IUPK serta KK dan PKP2B. Dengan terbitnya UU No. 3/2020, paling tidak bagi industri pertambangan ada secercah harapan ditengah kondisi Pandemi Covid-19 …
Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa instrument hukum kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam mineral dan batubara berdasarkan asas, manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipasi, transparansi, …
Bisnis, JAKARTA – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia berharap pengesahan Undang-undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu bara memberikan rasa adil bagi semua pihak yang berkepentingan.. Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan adanya perubahan Undang …
Perpres No. 55 Tahun 2022 merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terkait pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan minerba Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi. ...
Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Kepastian hukum sebagai keharusan pertanyaan dengan jawaban ...
Pengertian Pertambangan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara adalah : "Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dari pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,
Pada masa itu produksi tambang didominasi oleh timah, minyak bumi dan batu bara. Baca Juga: Menilik Kembali Sejarah dan Regulasi Industri Pertambangan di Indonesia - Bagian 2. Sumber: Hartana. 2017. Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah. Hayati, Tri. 2015. Era …
Largest Font. Bisnis, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sejumlah isu strategis dalam revisi Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan isu utama di dalam revisi UU Minerba berasal dari usulan …
b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; d. that on the grounds as intended by point (a), point (b), and point (c), it is necessary to make a Law concerning Mineral and Coal Mining; PENJELASAN UMUM GENERAL ELUCIDATION Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)
No. 3/2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), rezim kontrak yang berakhir dapat diperpanjang menjadi rezim izin, yaitu Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan …
Bisnis, JAKARTA – Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Lana Saria menegaskan pertambangan rakyat merupakan kegiatan berizin dan dilengkapi dokumen resmi.. Persyaratan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha …
a. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa "dan/atau" dan Pasal 22 huruf f, b. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa "dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan" Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dalam UU ini diatur mengenai penyempurnaan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu menambahkan materi muatan baru berupa: …