+86-21-58386256

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING SEBAGAI DASAR …

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang legalitas Memorandum of Understanding sebagai Dasar Dalam Izin Usaha Pertambangan. …

(PDF) Sistem Pendukung Keputusan Untuk Pemberian Ijin Usaha …

DFD Level 1 Menurut Muammar Arie Fauzan dalam penelitiannya yang dimuat tahun 2010, yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Untuk Pemilihan Obyek Wisata Kota Surabaya Menggunakan AHP dijelaskan bahwa,salah satu permasalahan keputusan yang dihadapkan pada berbagai kriteria adalah proses pemiliha obyek wisata.

(PDF) Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam …

Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Ba tubara berbunyi: "Reklamasi ...

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, Badan Usaha, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, Izin Usaha ... batubara untuk kepentingan dalam negeri. (2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan …

Mengenal Sistem Perizinan Baru Perusahaan Tambang …

Perubahan-Perubahan Penting dalam Proses Perizinan Perusahaan Tambang di Indonesia. Untuk memulai operasi bisnisnya, semua perusahaan tambang di Indonesia harus memiliki salah satu dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUP …

Berikut Catatan Kritis soal Revisi UU Minerba

Pembahasan revisi UU Mineral dan Batubara lanjut, alias masuk program legislasi nasional 2020. Heriyanto, Kasubdit Bimbingan Usaha Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), mengatakan, revisi UU Mineral dan Batubara ini jadi evaluasi terhadap UU Minerba, setelah 10 tahun berjalan. Beberapa poin dalam …

TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK

Areal Emplasemen adalah areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, atau Panas Bumi, yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk menunjang kegiatan usaha …

Ini Dia! Ketentuan Perizinan Berusaha Pertambangan Terbaru

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus untuk wilayah mineral logam batubara (Pasal 1 angka 12 jo. Pasal 74 ayat (1) PP 96/2021). IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh (Pasal 68 ayat 1 PP …

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM …

Pertambangan dikuasai oleh negara. Dalam hal ini, negara memiliki kekuasaan dalam menentukan siapa yang berhak atau tidak berhak melakukan usaha Pertambangan. Saat ini kegiatan Pertambangan yang lebih dikenal di Indonesia adalah pertambangan untuk komiditas mineral logam, antara lain emas, tembaga, nikel,

Ini Dia! Ketentuan Perizinan Berusaha Pertambangan Terbaru

IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus untuk wilayah mineral logam batubara (Pasal 1 angka 12 …

Persyaratan dan Perizinan Pembangunan Smelter

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 11.E/30/DJB/2011, di dalam Poin D dijelaskan bahwa Badan Usaha yang akan mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam akta pendiriannya harus mencantumkan bergerak di bidang usaha …

BAB II TINJAUAN UMUM A. Pertambangan Mineral dan …

5. Usaha pertambangan Usaha pertambangan adalah bentuk kegiatan dalam kaitannya untuk pengusahaan mineral dan batubara. Dalam melakukan usaha pertambangan ada prinsip prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan usaha pertambangan, yang paling utama adalah beroruentasi ke persoalan bisnis. Investor dalam

Regulasi Pertambangan dari Masa ke Masa

2 usaha pertambangan patungan antara pemerintah dengan swasta; 2 usaha pertambangan yang dilakukan swasta untuk pemerintah berdasarkan perjanjian khusus; 14 kontrak 5a untuk tahap eksplorasi pertambangan dan 30 kontrak 5a untuk tahap eksploitasi; dan; 142 izin pertambangan untuk mineral dan bahan galian yang tidak …

Memahami Izin Pertambangan Pasca Terbitnya UU Minerba …

Sony menjelaskan kehadiran UU Cipta Kerja dan UU Minerba menghadirkan penyederhanaan perizinan, kepastian berinvestasi dan kemudahan berusaha di bidang …

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Pertambangan 1.

t. Penegembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan . u. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. Kewenangan provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam pasal 7 …

TINJAUAN HUKUM REGULASI DAN SISTEM PERIZINAN …

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, …

Izin Usaha Pertambangan Dicabut Pemerintah, Bagaimana …

Upaya administratif. Tindakan pencabutan IUP yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk penerbitan Surat Keputusan ("SK") pencabutan IUP oleh pemerintah ( beschikking ). Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan, apabila terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat terbitnya SK tersebut, maka terdapat 2 (dua) tahapan …

15+ Contoh Surat Perjanjian dan Cara Membuat

Surat perjanjian kerjasama ini biasa juga disebut dengan Memorandum of Understanding (MoU). Ada banyak sekali contoh surat perjanjian kerjasama ini dan klausul-klausulnya sangat tergantung …

Peraturan Pemerintah Nomor : 37 TAHUN 2018

Peraturan Pemerintah, 37 TAHUN 2018. (1) Besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang menjadi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan …

Target Tak Tercapai, Baru 1.118 Izin Usaha Pertambangan …

Izin ini merupakan bagian dari 2.078 izin usaha pertambangan, 192 izin sektor kehutanan, dan 34.448 hektar hak guna usaha perkebunan yang ditelantarkan yang diumumkan pencabutannya oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2022. "Total izin (usaha pertambangan), dari 2.078 (izin), yang sudah kami cabut sampai hari ini sudah …

Hukum Indonesia: Contoh Perjanjian Kerjasama Operasional (Joint

PASAL 1. DEFINISI. Perjanjian ini adalah Perjanjian Kerjasama Operasional, merupakan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh dan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkaitan dengan pelaksanaan Proyek Eksploitasi Pertambangan Batubara, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini. PASAL 2.

(DOC) PENGELOLA BARANG TAMBANG (Perspektif Hukum Islam …

Hukum Islam tidak membolehkan pemerintah memberikan izin kepada badan usaha swasta apalagi pihak asing untuk mengelola dan mengusahakan barang tambang. ... Emas dan perak merupakan salah satu bahan galian yang menjadi objek dalam dunia pertambangan. Ini semua Allah ciptakan sebagai kesenangan hidup di dunia bagi …

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

ILIP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. 11. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha …

IND-ENG-UU 4 of 2009 Pertambangan Mineral, …

bab xv berakhirnya izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus 117–123 bab xv termination of mining permits and special mining permits bab xvi usaha jasa pertambangan 124–127 ch. xvi mining services business bab xvii pendapatan negara dan daerah 128–133 ch. xvii state and regional income bab xviii penggunaan tanah …

CONTOH AUDIT PLAN ( PERENCANAAN AUDIT

CONTOH AUDIT PLAN ( PERENCANAAN AUDIT ) Nama Perusahaan : UD. MITRA MEKAR Nama Pimpinan : M. Hidayat Suwardi Alamat Perusahaan : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 63 Kota Tegal Bentuk …

PENGATURAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN …

pertambangan, izin usaha pertambangan khusus. Berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 terdiri dari berbagai macam bentuk yaitu Kontrak Pertambangan, Kontrak Karya, PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) untuk pertambangan batubara, SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) …

Klausul -Klausul dalam Shareholder Agreement

Klausul – Klausul yang dapat diterapkan dalam Shareholder Agreement (SHA) Bentuk Penjelasan Dasar Hukum Right of First The Right of First Refusal adalah mekanisme Pasal 57 ayat Refusal yang mengatur keadaan dimana satu pemegang jo Pasal 58 saham menerima tawaran untuk menjual ayat (1) UU sahamnya dari pihak ketiga, sebelum …

Kumpulan Contoh Judul Skripsi S1 Hukum Perdata …

Asas Dan Tujuan Perkawinan Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Aspek Hukum Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan Pt Pemandian Dan Hotel Selecta Batu Malang. Batas …

Berdamailah di BANI

Tapi patut diingat, penentuan BANI sebagai domisili hukum penyelesaian sengketa harus dituangkan secara tegas dalam perjanjian yang biasa disebut 'klausul arbitrase'. Jika tidak, BANI tidak segan menolak permohonan yang masuk. Klausul itu harus memuat antara lain identitas para pihak dan penjabaran objek sengketa.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022: Ketentuan Baru

  • Universitas Kristen Satya Wacanahttps://repository.uksw.edu/bitstream/123456789...[PDF]

    BAB II Tinjauan Pustaka A. Tinjauan Umum Hukum …

    Web6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.25 Penguasaan mineral dan batubara oleh negara …

  • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

    IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 12. lzin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 13.

    PP No. 96 Tahun 2021

    Abstrak. PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan …

    SINKRONISASI PENGATURAN KEWENANGAN …

    Keinginan mengarahkan (mengendalikan "sturen") aktivitas-aktivitas tertentu. (misalnya izin bangunan). Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan). Keinginan …

    (PDF) POLEMIK IZIN USAHA PERTAMBANGAN EMAS DI KEPULAUAN SANGIHE

    Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin yang diberikan untuk melakukan usaha pertambangan. Terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat akan berdampak pada keberhasilan pembangunan. ... sedangkan dalam jumlah kecil, batu bara berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua dan Sulawesi. Sedangkan rumus …

    Izin Meroket, Luas Wilayah Tambang Batuan Dibatasi

    Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia ternyata memiliki lonjakan dalam izin tambang sejak 2020. Namun, bukan izin tambang batu bara atau mineral, melainkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral non logam dan batuan. Berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) …

    Inilah yang Dimaksud dengan Surat Perjanjian …

    1. 'Keamanan' Bagi Semua Pihak. Dengan adanya MoU, seluruh pihak yang bersangkutan dalam suatu kegiatan kerjasama dapat merasa tenang dan aman. Hal ini dapat terjadi karena surat perjanjian …

    Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk …

    Areal Pengaman adalah areal yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha pertambangan. Areal Objek Pajak Onshore adalah tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dikenakan PBB Mineral dan Batubara, yang …

    Memorandum Of Understanding Sebagai Dasar Pemberian …

    Memorandum of Understanding atau kesepakatan bersama sebagai dasar dalam pemberian izin usaha pertambangan kembali merupakan suatu tindakan …

    Mining in Indonesia

    4 PwC Term Definition AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Environmental impact assessment) BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal (Indonesia's Investment Coordinating Board) BUMN Badan Usaha Milik Negara (National state-owned companies) BUMD Badan Usaha Milik Daerah (Regional state-owned companies) CCA Coal Co …

    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 …

    21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. 22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara. 23.