+86-21-58386256
PPB atas perhutanan terdiri atas hutan tanaman dan hutan alam. PBB pertambangan terdiri atas pertambangan minyak dan gas bumi (migas), panas bumi, serta mineral dan batubara (minerba). Merujuk pada Pasal 2 ayat '1' Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 20/PJ/2015, PBB sektor lainnya meliputi perikanan tangkap, budidaya …
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menerbitkan peraturan baru mengenai perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di bidang usaha …
"Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: a. barang hasil pertambangan atau …
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131/PMK.03/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2013 TENTANG PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN …
Cukai persen dikenakan ke perusahaan pertambangan kripto yang bisnisnya menyebabkan harga energi terkerek dan memacu peningkatan polusi. Rencananya cukai dikenakan secara bertahap. Pada tahun pertama, tarif cukai yang dikenakan adalah 10 persen kemudian dinaikkan menjadi 20 persen pada tahun kedua, …
Definisi pertambangan. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertambangan memiliki definisi menggali atau mengambil barang tambang dari dalam tanah atau bumi yang kita pijak. Sementara menurut beberapa pakar, pertambangan merupakan suatu kegiatan yang sengaja dilakukan dengan cara menggali ke dalam …
Selama 2 tahun terakhir Subdirektorat Pertambangan telah melakukan inovasi berupa: a. Telah diimplementasikan Pemotongan Kuota barang impor yang mendapat fasilitas pertambangan secara Manual Terintegrasi dengan menggunakan aplikasi Potong Kuota pada pada Portal INSW. b.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 15 TAHUN 2022TENTANGPERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATUBARADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk …
DBH Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas; Dana Reboisasi, selanjutnya disebut DR, adalah dana yang dipungut dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil …
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat setoran pajak dari sektor pertambangan mengalami pertumbuhan sebesar 113,6% pada kuartal I/2023. Menteri Keuangan Sri …
Optimalkan Penerimaan Negara, Pemerintah Terbitkan PP Perpajakan dan PNBP di Sektor Pertambangan Batubara. SP-15/BKF/2022. Jakarta, 15 April 2022 – Pemerintah secara konsisten mendorong agar APBN lebih sehat sehingga efektif untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Di …
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PMK.010/2017 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN DENGAN …
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KMK.04/1997 tentang Penatausahaan Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Migas dan Panas Bumi serta ... yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan pajak. ... Bank Indonesia memindahbukukan penerimaan dimaksud ke Rekening Kas …
Pada 9 Desember 2022, Menteri Ekonomi Meksiko Raquel Buenrostro menyebut perusahaan tambang hanya berkontribusi 0,002% dari penghasilan mereka terhadap pembayaran pajak. Berdasarkan hasil studi antara dua instansi, penggelapan pajak ternyata lebih banyak terjadi di sektor pertambangan tembaga, timah, perak, …
Pajak penghasilan (pph) dikenakan terhadap ekspor barang tambang dengan beban tarif sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor. ... Ketentuan tidak berlaku bagi eksportir yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan kontrak karya. Ketentuan perpajakan terhadap mereka mengacu …
Pajak Dalam Negeri: 601 252,00: 694 392,00: 819 752,00 Pajak Penghasilan: 317 615,00: 357 045,00: ... Cukai: 56 719,00: 66 166,00: 77 010,00 Pajak Lainnya: 3 116,00: 3 969,00: ... Publikasi Statistik Indonesia 2023 sudah terbit dan dapat diunduh pada tautan berikut ini. Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia) ...
Menimbang. : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegangizin usaha pertambangan, pemegang izin usaha pertambangan khusus, pemegang izin pertambangan rakyat, pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi, dan pemegang kontrak karya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan …
Topik Seru Lainnya. Daftar Kode Akun Pajak (KAP) & Kode Akun PNBP untuk Bayar Pajak Online. Berikut ini daftar Kode Akun Pajak (KAP) lengkap untuk kamu yang akan melakukan pembayaran pajak. Kemajuan teknologi memang cenderung memudahkan semua urusan manusia, tak terkecuali dalam hal mengurus kewajiban …
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, semua petunjuk pelaksanaan yang mengacu pada PER-32/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan …
PPN Tarif 0%. Pengenaan PPN 0% diberikan pada ekspor barang/jasa kena pajak, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Pertambahan Nilai. Pemberian insentif PPN 0% dilakukan perluasan jenis ekspor jasa kena pajak (JKP), yang mulai berlaku sejak 29 Maret 2021, diatur dalam PMK No. 32/PMK.03/2019.
Pajak Pertambangan yang Berlaku di Indonesia sesuai Tahapannya. Indonesia merupakan negara yang memiliki peraturan pajak. Oleh karena itu, setiap usaha yang ada di Indonesia pasti dikenakan pajak, begitu pula dalam industri pertambangan.
Terlihatlah, dari sisi sektor usaha, pertumbuhan penerimaan pajak paling tinggi dialami oleh sektor pertambangan—meroket hingga 233,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. …
Ketiga, keringanan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN). Negara yang memungut PPN pada sektor pertambangan perlu mempertimbangkan untuk memberikan percepatan restitusi pajak. Hal ini ditujukan untuk mengurangi tekanan pada arus kas perusahaan serta melindungi tambang lokal terhadap depresiasi nilai tukar.
Perubahan ini terkait dengan pemecahan sektor pertambangan pada PBB P3L yang menjadi sektor pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, dan pertambangan panas bumi dan menjadi PBB P5L. ... Objek pajak bumi yang diatur di dalam peraturan ini yaitu terdiri dari permukaan bumi dan tubuh bumi. ...
Pajak Penghasilan: 696 676,60: 895 101,00: 935 068,60 Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah: 551 900,50: 680 741,30: 740 053,60 Pajak Bumi dan Bangunan : 18 924,80: 20 903,80: 31 311,00 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan : 0,00: 0,00: 0,00 Cukai: 195 517,80: 224 200,00: 245 449,80 Pajak Lainnya
di bidang Usaha Pertambangan. BAB II PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN . Bagian Kesatu. Subjek Pajak Penghasilan . Pasal 3 . Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi wajib pajak pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, atau …
Per akhir Maret tahun ini, penerimaan pajak dari sektor pertambangan anjlok sebesar 22,4 persen secara tahunan. Sementara, pada periode yang sama pada tahun lalu, penerimaan pajak sektor tambang juga terkontraksi, tetapi lebih rendah, yaitu -14,4 persen. "Hal ini karena harga barang tambang menurun, sekarang terkena pukulan …
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan memerinci hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang bergerak di bidang pertambangan mineral. Perincian tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/PMK.03/2021. Terbitnya PMK ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) PMK No. 37 Tahun …
ANTARA FOTO/Makna Zaezar/foc. JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak dari sektor pertambangan tumbuh 3 digit atau tepatnya 296% hingga Mei 2022 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan penerimaan yang signifikan dari sektor tambang tersebut utamanya …
Saat akan memulai usaha pertambangan mineral dan batubara, Anda wajib mengenal kewajiban pajak perusahaan tambang batubara berikut ini: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21: dikenakan untuk …
Bisnis. 02 August 2021. Jakarta - PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia menyebut hanya 30 persen dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi …
Pajak Pertambangan atas Batu Bara. Dari sejumlah komoditas, berdasarkan pasal 4A ayat 2 UU PPN 1984, batu bara yang belum diproses menjadi briket batu bara termasuk dalam barang tidak dikenai PPN. Konsekuensinya, segala bentuk pengolahan batu bara baik berupa pemecahan, disliming, atau penyaringan bahan galian sejak Januari 2001 belum …
Pada awal Juni 2021, Kementerian Keuangan telah menetapkan aturan terbaru dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2021 yang mengatur mengenai …
(PP) No.15/2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara yang ditetapkan pada 11 April 2022. "PP ini menjadi tonggak penting sebagai landasan hukum konvergensi kontrak yang nantinya berakhir menjadi rezim perizinan dalam upaya peningkatan penerimaan negara," tutur
2012), rata-rata penerimaan negara dari sektor pertambangan umum (pajak dan royalti) sangat kecil, hanya mencapai sekitar Rp 60,42 triliun atau 6,16 persen dari total penerimaan negara (Asosiasi Pertambangan Indonesia, 2013). Itu sebabnya pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jilid II (2009-2014),
(1) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan penghasilan neto, kompensasi kerugian, penghasilan kena pajak, dan tarif bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan, kecuali bagi pemegang IUPK Operasi Produksi …
Setidaknya terdapat 5 kelompok wajib pajak di bidang pertambangan mineral yang diatur dalam PMK 61/2021. Pertama, pemegang Izin Usaha …
Bumi yang menjadi objek pajak pada kawasan pertambangan meliputi permukaan bumi onshore, permukaan bumi offshore, dan/atau tubuh bumi.Lantas, apa yang dimaksud dengan permukaan bumi onshore dan offshore dalam konteks PBB sektor pertambangan?. Definisi SECARA ringkas, PBB sektor pertambangan merupakan …
Terdapat pajak yang wajib dibayarkan pada tiap tahapan dalam industri pertambangan, di antaranya: Penyelidikan umum. Tahap ini ditujukan untuk menentukan potensi barang tambang yang ada pada suatu daerah dengan pengujian geologis. Jasa yang dibutuhkan adalah pihak peneliti geologis, atas jasa ini terdapat kewajiban PPN …
Secara total, penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) pada akhir Mei mencapai Rp. 463.5 triliun atau 30,9 % dari target APBN-P 2017 yang . 2 mencapai RP.1.498,9 triliun. Ada komponen bea cukai yang menyumbang ... (Studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017). 10