+86-21-58386256
Pengertian IPR juga diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU 3/2020, yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Sedangkan Wilayah Pertambangan Rakyat ("WPR") adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan …
jumlah kecil, batu bara berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua dan Sulawesi. Sedangkan rumus empirik batubara untuk jenis bituminous adalah C137H97O9NS, sedangkan untuk antrasit
Secara lingkungan, keberadaan pertambangan batubara menimbulkan dampak terhadap Perubahan bentang alam, penurunan kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara serta pencemaran lingkungan. Industri pertambangan pada pascaoperasi juga meninggalkan …
IV. PERANAN K3 DALAM KEGIATAN PELEDAKAN MINERAL DAN BATUBARA (MINERBA) Pada uraian sebelumnya sudah disampaikan bahwa kegiatan peledakan mineral dan batubara (minerba) baik pada tambang terbuka maupun tambang bawah tanah adalah cukup berbahaya. Sedangkan K3 berusaha melindungi para pekerjanya …
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 14 No.2, November 2017 : 121-136 p-ISSN 0216-0897 e-ISSN 2502-6267 Terakreditasi No. 755/AU3/P2MI-LIPI/08/2016 KEBIJAKAN PENILAIAN KEBERHASILAN REKLAMASI LAHAN PASCA-TAMBANG BATUBARA DI INDONESIA (Policy Study on Post Coal Mining Reclamation Assessment in Indonesia) …
Dari penjelasan singkat undang-undang di atas maka ada beberapa hal yang berkaitan dengan persoalan pertambangan dan persoalan lingkungan hidup (khususnya kehutanan sebagai lokasi tambang), adalah sebagai berikut : 1. Dampak pertambangan terhadap kerusakan lingkungan. Keberadaan industri pertambangan …
Untuk mengetahui tata cara pembelian batubara, berikut di bawah ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan: 1. Pihak yang berhak menjual batubara. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba"), diatur bahwa para pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha di bidang …
Pajak Pertambangan atas Batu Bara. Dari sejumlah komoditas, berdasarkan pasal 4A ayat 2 UU PPN 1984, batu bara yang belum diproses menjadi briket batu bara termasuk dalam barang tidak dikenai PPN. Konsekuensinya, segala bentuk pengolahan batu bara baik berupa pemecahan, disliming, atau penyaringan bahan galian sejak Januari 2001 belum …
Revisi Undang-undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang baru usai bulan lalu mengancam keberlangsungan hutan lindung maupun konservasi. Pasalnya, dalam …
Ruang Lingkup Sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2014 bahwa Perusahaan wajib menyampaikan Rencana Penutupan Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing sebelum dimulainya kegiatan eksploitasi/operasi produksi.
Kekayaan alam itu terdiri dari kelautan, kehutanan, pertanian, peternakan, energi, dan pertambangan. Hal itu membuat Indonesia dinobatkan sebagai salah satu negara penghasil sumber daya alam tambang terbesar di dunia. Terdapat berbagai macam bahan tambang seperti batubara, nikel, timah, logam, emas, minyak bumi, dan lain-lain.
Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK"), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Perlu diketahui bahwa hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. [7] Dalam kasus Anda, untuk mempersingkat kami hanya akan membahas perihal IUP dan IUPK.
Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua pertanyaan, pertama, apakah kewajiban reklamasi pemegang izin memiliki kesesuaian dengan prinsip perlindungan hutan. …
Setelah memahami apa itu WPR, Anda perlu memahami Izin Pertambangan Rakyat ("IPR") adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam WPR dengan luas wilayah dan investasi terbatas.[9] Dalam hal memperoleh IPR, pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri di bidang Pertambangan Mineral dan …
Berkaitan dengan cadangan batubara global, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-9 dengan sekitar 2.2 persen dari total cadangan batubara global terbukti berdasarkan BP Statistical Review of World Energy. Sekitar 60 persen dari cadangan batubara total Indonesia terdiri dari batubara kualitas rendah yang lebih murah (sub-bituminous) yang ...
Tim Bersihkan Indonesia, antara lain, Walhi dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, serta Nur Aini, warga Banyuwangi maupun Yaman, nelayan Bangka Belitung, ajukan yudicial review atas Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini sebagai upaya bersama …
5 Dampak Buruk Pemakaian Batu Bara untuk Kehidupan di Masa Depan. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Hasil tambang itu memiliki peran penting dalam dunia perindustrian. Selain sebagai sumber pembangkit listrik, ia juga dimanfaatkan sebagai material pendukung dalam industri baja, …
A. RUANG LINGKUP Modul Pelaksanaan Reklamasi pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara meliputi : 1. Penyusunan Rencana Reklamasi 2. Penilaian dan Persetujuan 3. Jaminan Reklamasi ... secara teknis meninggalkan lubang bekas tambang, maka wajib dibuat rencana pengelolaan dalam rangka pemanfaatan lubang bekas …
Semua penjual batubara dalam setiap skala pada intinya wajib memenuhi ketentuan di atas. Selain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan KBLI 46610 terdapat kewajiban perizinan berusaha lainnya yang harus dipenuhi perusahaan sebagai berikut: Menyampaikan salinan perjanjian/kontrak dengan …
Kebijakan K3 diatur dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi pasal 5 ayat 1 No, 555.k/26/M.PE/1995. Pasal tersebut menyatakan bahwa pimpinan perusahaan atau siapa saja yang …
Abstract. Pertambangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya untuk mencari, menggali, mengolah, memanfaatkan serta memasarkan hasil galian berupa mineral, batubara, ataupun ...
Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 23/10"), tiap pihak selain pemegang IUP OP atau izin sementara yang melakukan kegiatan jual beli mineral dan/atau batubara wajib memiliki IUPK OP Pengangkutan dan Penjualan. Berikut adalah kutipan …
Kendala utama pada lahan bekas tambang adalah adanya kubangan raksasa yang dihasilkan dari pengerukan tanah dan bahan tambang terutama untuk penambangan batu bara. Menurut Sigh 2006 dalam Widyatmaji dkk (2019), kubangan tersebut biasanya akan terisi oleh air asam tambang. Air Asam Tambang (AAT) …
Warga Desa Sagea dan Kiya, Weda Utara, Halmahera Tengah, mulai resah dan khawatir alam mereka yang indah dan asri perlahan rusak ketika tambang nikel masuk, bahkan perusahaan maupun bikin pabrik smelter beserta sarana pendukungnya, PLTU batubara. Bagi warga Sagea dan Kiya, hutan, tanah, sungai, mata air, kebun, dan nilai …
Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Wilayah Pertambangan. Terkait penyelesaian sengketa pertanahan di wilayah pertambangan ada beberapa ketentuan …
Imbas dari problem tata kelola tambang batu bara sangat luas, mulai dari masalah sosial, ekonomi dan, politik yang sangat besar. Jika terjadi, pemerintah akan …
oleh Della Syahni [Banten] di 7 December 2020. Pulau Jawa tetap akan menambah pembangunan PLTU batubara, seperti di PLTU Jawa 9 dan 10 berkapasitas 2×1.000 megawatt akan dibangun di Pantai …
meliputi ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen. …
tambang batubara harus segara merencanakan bentuk kegiatan pasca tambang dalam rangka merelokasi ulang hal-hal yang sifatnya social kemasyarakatan. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi dan kegaiatan pascatambang atas areal
Pada 18 Oktober 2020, Koalisi Bersihkan Indonesia, gabungan 42 organisasi masyarakat sipil bersama Fraksi Rakyat Indonesia meluncurkan laporan 'Omnibus Law; Kitab Hukum Oligarki'. Dalam kajian itu Koalisi menilai, UU Cipta Kerja melahirkan potensi konflik kepentingan yang begitu besar pada sektor tambang dan energi kotor kelak. …
Komoditas pertambangan dikelompokkan menjadi dalam 5 golongan, yaitu: 1. komoditas mineral logam antara lain: emas, tembaga, nikel, bauksit,dan komoditas. batubara. Selain komoditas mineral utama ...
Potensi sumberdaya mineral dan batubara yang besar, disertai dengan letak keterdapatannya di bumi (Indonesia), memberikan ruang terjadinya konflik kepentingan antara kepentingan untuk mengelola ...
pengusaha tambang batu bara di Indonesia menyesuaikan diri terhadap peraturan yang baru ini. Ketika kebutuhan terhadap batubara semakin meningkat di awal tahun 1990-an, maka banyak pengusaha dan warga masyarakat yang ikut terjun dalam bisnis tambang "emas hitam" ini, bahkan secara illegal. Disinilah dimulai adanya praktik pertambangan …
Manajemen Risiko Pertambangan Batubara Welarco Subur Jaya, PT Kutai Kartanegara ... mengatur tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. ... "Manajemen Risiko K3 di Perusahaan Tambang ...
Pada kesempatan ini dalam rangka pemasyarakatan standardisasi mineral dan batubara, jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut secara praktis kami sampaikan kepada para pembaca sekalian. ... KT 13-06 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Mineral dan Batubara; KT 13-05 Perlindungan Lingkungan …
Pertambangan Batu bara (PKP2PB) yang terdapat didalam subtansi Undang-Undang ini beserta peraturan pelaksanaannya. Sehingga munculnya peraturan baru ini memaksa para pengusaha tambang batu bara di Indonesia menyesuaikan diri terhadap peraturan yang baru ini. Ketika kebutuhan terhadap batubara semakin meningkat di awal