+86-21-58386256
Mengurai Konflik Tambang Pasir Besi Kulon Progo. By Admin in Agraria Gerakan Sosial Kebijakan Publik February 3, 2017. Pada 9 Juli, ribuan petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) berdemonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi DIY. Dalam aksi tersebut, massa yang berasal dari Desa Banaran, …
Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya (Pasal 1 angka 9 PP …
TAKE OVER Tambang Pasir Besi. IUP 710 Hektar Lokasi DOMPU, Sumbawa, NTB ... Beli atau sewa properti dengan mudah menggunakan aplikasi kami. Scan kode QR berikut untuk download ... Kami bekerja sehari-hari guna memberikan Anda pengalaman yang lebih baik bersama Lamudi dan akan Kami senang untuk segera …
Email. 2 Agustus 2021 - Perusahaan pertambangan dengan peringkat Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social, and Good Governance/ESG) yang lebih tinggi …
Hal ini sejalan dengan akan segera diresmikannya OSS RBA pada 2 Agustus 2021 mendatang. "Mulai nanti tanggal 2 Agustus kita akan limpahkan proses permohonan ke OSS RBA sesuai surat edaran dari Menteri Investasi," ujar Koordinator Pelayanan Usaha Batu Bara Ditjen Minerba ESDM, Surya, dalam Sosialisasi Minerba, Kamis (29/7).
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia ternyata memiliki lonjakan dalam izin tambang sejak 2020. Namun, bukan izin tambang batu bara atau mineral, melainkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral non logam dan batuan. Berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) …
Berdasarkan data JATAM, sekitar 44% daratan Indonesia telah diberikan untuk sekitar 8.588 izin usaha tambang. Jumlah itu seluas 93,36 juta hektare atau sekitar empat kali lipat dari luas Provinsi ...
Dalam sebuah diskusi tentang nikel secara virtual hari ini, Selasa (13/10/2020), CEO PT PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Alexander Barus menceritakan awal mula dibangunnya proyek smelter ini. Bermula dari adanya taruhan antara dirinya dan salah satu investor China di sebuah acara makan malam di Shanghai, …
Bos Freeport Buka-bukaan Tantangan Hilirisasi Tambang RI. Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mendorong sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) melakukan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah bagi negara. Hingga 2024 pemerintah menargetkan sebanyak 53 fasilitas pengolahan dan pemurnian hasil …
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, secara tegas menyatakan bahwa pelarangan ekspor mineral mentah khususnya bauksit dilarang mulai 10 Juni 2023. Hal itu, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara …
Rincian investasi itu 600 juta dolar AS untuk tambang dan 1,1 miliar dolar AS untuk infrastruktur. Dari tambang besi yang menggunakan sistem pertambangan terbuka tersebut, negara akan mendapat tambahan penerimaan pajak 20 juta dolar AS per tahun, pendanaan lokal 7 juta dolar AS per tahun dan royalti 11,25 juta dolar AS per tahun.
Bisnis, JAKARTA – Sedikitnya 1.036 perusahaan tambang yang kegiatannya dihentikan sementara akibat belum menyerahkan dokumen rencana kegiatan dan anggaran biaya (RKAB) …
Hingga 2024 pemerintah menargetkan sebanyak 53 fasilitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang atau smelter beroperasi. Beberapa di antaranya terdiri dari 4 …
Izin Pertambangan Semestinya Berlaku Sesuai dengan Umur Tambang. Terbatasnya waktu pengoperasian tambang membuat para penambang terburu-buru …
6. Had kadar tambang baru merupakan had kadar maksimum (siling) dan pengusaha pengangkutan awam dibenar untuk mengenakan tambang lebih rendah daripada kadar tambang yang ditetapkan. Bagi tujuan kemudahan dalam operasi perkhidmatan bas, teksi dan kereta sewa, kadar tambang akan digenapkan kepada nilai 10 sen (RM0.10) …
Selanjutnya menjawab pertanyaan kedua Anda terkait ketentuan minimal luasan lahan lokasi tambang untuk SIPB adalah paling luas 50 hektare, sehingga tidak ada ketentuan minimal melainkan hanya ketentuan maksimal saja. Berikut bunyi ketentuan Pasal 86C UU 3/2020: Pemegang SIPB dapat diberikan wilayah paling luas 50 (lima …
Rohidin mendukung penuh penyelesaian sengketa akibat dugaan aktivitas ilegal tambang pasir besi tersebut. Halaman all ... "Itu akan saya berikan dukungan bagaimana permintaan kita untuk menghentikan aktivitas bahkan dicabut izin tambangnya," kata Gubernur Rohidin via pesan suara di hadapan peserta audiensi, seperti yang …
Semenjak diberlakukannya UU Minerba, usaha pertambangan tidak lagi dilakukan berdasarkan Kontrak Karya ataupun PKP2B, melainkan berdasar Izin Usaha Pertambangan ("IUP"). Menurut pasal 1 angka 7 UU Minerba, IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP terdiri atas dua tahap yaitu IUP Eksplorasi dan …
Menyorot pertanyaan Anda, pertambangan emas masuk dalam kategori pertambangan mineral logam. Perizinan awal yang harus Anda penuhi untuk sebuah pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan ("IUP"), dimana IUP terdiri atas 2 (dua) tahap:[4] 1. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi …
B. Saran. 1. Seharusnya perjanjian sewa menyewa tersebut dilakukan secara tertulis, agar memiliki kekuatan hukum yang pasti berupa akta perjanjian. Apabila masih ingin memakai perjanjian lisan, alangkah baiknya para pihak menggunakan saksi yang bisa dipercaya. Karena, saksi bisa dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi wanprestasi.
Contribute to luoruoping/id development by creating an account on GitHub.
Dinanti Pengusaha, Ini Dia Aturan Baru Tambang Batu Bara Cs. 2. Perluasan dan Penciutan Wilayah Tambang. b. Perluasan Wilayah Izin Tambang. Selain menyoal perpanjangan kontrak, beleid PP No. 96 tahun 2021 ini juga mengubah ketentuan terkait dengan perluasan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). Pasal 140 …
Selama periode 2021-2022, korban akibat kecelakaan tambang timah di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 40 orang, sebanyak 22 di antaranya korban tewas. "Dari data yang kita catat dari setiap kejadian, ada 40 korban yang terdiri dari 22 korban meninggal dan 18 terluka," kata Jessix.
Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 23/10"), tiap pihak selain pemegang IUP OP atau izin sementara yang melakukan kegiatan jual beli mineral dan/atau batubara wajib memiliki IUPK OP Pengangkutan dan Penjualan. Berikut adalah kutipan …
Pendelegasian yang diatur dalam Perpres ini meliputi: 1) pemberian sertifikat standar dan izin; 2) pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang …
22 Februari 2021, 13:51. ANTARA FOTO/Aji Styawan. Ilustrasi. Pemerintah resmi mengeluarkan aturan pengenaan royalti 0% untuk pengusaha batu bara yang …
Juni 5, 2022. Pada 11 April 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Perpres 55/2022). Perpres 55/2022 tersebut merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas …
19. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 20. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi
Fasilitas pengolahan hasil tambang untuk meningkatkan kandungan logam hingga memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir juga belum dibangun. Bupati Kulon Progo Sutedjo mengatakan, PT JMI yang beroperasi pada pengolahan pasir besi tersebut sudah ditunggu oleh publik. Untuk itu perlu ada kejelasan kapan pertambangan …
Mereka memprotes penolakan aktivitas pertambangan di Desa Pasar Seluma, Senin (4/7/2022). Dalam unjuk rasa yang digelar mulai pukul 14.00-19.00 WIB, pendemo gagal bertemu dengan gubernur, wagub, dan Sekda karena semua petinggi daerah itu sedang tidak di tempat. Massa kemudian sempat memutuskan hendak bermalam di …
Pantas Jokowi 'Murka' Ekspor Bijih Bauksit Capai 21 Juta Ton. Pak Jokowi, Pengembangan Hilirisasi Tambang Butuh Kemudahan. Waktu Berakhir, ESDM: Sebagian Besar Sudah Ekspor Batu Bara. a. amar putusan memuat: 1. menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau, 2. memerintahkan untuk …