+86-21-58386256
UU 23/2007: Perkeretaapian Pasal 31 (1) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama. (2) Dalam hal tidak ada badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian
Sarana Perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di Jalan Rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. 5. Prasarana Perkeretaapian adalah Jalur Kereta Api, stasiun Kereta Api, dan fasilitas operasi Kereta Api agar Kereta Api dapat dioperasikan. 6. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian
Dokumen ini berisi Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030 yang disusun oleh Kementerian Perhubungan sebagai acuan pembangunan dan pengembangan sistem …
PDF | Studi tentang Public Private Partnership (PPP) di sektor perkeretaapian merupakan bagian dari studiinfrastruktur. Ada kebutuhan untuk melibatkan... | Find, read and cite all the research you ...
Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS); Pembiayaan. KPS Infrastruktur dan Kesesuaiannya pada KPS. Sosial. Aid for Development Effectiveness Secretariat. Maret 2012. Infrastruktur : Peranan dan Problematiknya. KPPOD. Edisi September - Oktober 2012. Investasi Penyelenggaraan Perkeretaapian di Indonesia. Focus Group Discussion. Oktober 2009. …
Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di Jalan Rel. METADATA PERATURAN. Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian ... Bidang - Perkeretaapian . 2021. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 33, LN.2021/No.43, …
perkeretaapian di Indonesia. Investasi di bidang perkerataapian merupakan investasi jangka panjang dan membutuhkan modal yang sangat besar. Sehingga dapat …
Dok Renstra Kem Hub 2010 2014 Bidang Perkeretaapian. Dok Renstra Kem Hub 2010 2014 Bidang Perkeretaapian. Winda Hanifah. See Full PDF Download PDF.
Penelitian ini bertujuan mengembangkan kriteria yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemilihan proyek Kerjasama Pemerintah Swasta di bidang perkeretaapian. Kriteria-kriteria tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Kriteria Utama dan Kriteria Tambahan. Data yang digunakan diperoleh dari wawancara dengan sejumlah responden.
Perpes ini tidak langsung menarik minat investor pada KPS di bidang transportasi karena peraturan perundangan yang berlaku saat itu, seperti Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang Penerbangan, dan Undang-Undang Perkeretaapian masih belum memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan …
Mengacu pada Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) "Panduan Bagi Investor Dalam Investasi Di Bidang Infrastruktur" yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berikut dijelaskan tentang pihak-pihak utama yang secara umum terlibat dalam proyek infrastruktur KPS dan hubungan yang ada diantara …
dan menarik minat badan usaha untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur di bawah skema KPS, di antaranya PPP Book 2012 dan Majalah KPS 'Sustaining Partnership' yang terbit setiap bulan. Dalam PPP Book 2012, terangkum skema KPS yang telah disusun oleh pemerintah Indonesia dan rangkuman proyek yang berada di bawah skema KPS.
menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat; 4. ... menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional yang selanjutnya akan diumumkan dan disebarluaskan kepada masyarakat. 2) …
penelitian ini bermaksud mengkaji kebijakan anggaran di bidang perkeretaapian. agar dapat mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia, serta mecapai ... Pelaksanaan KPS di sektor infrastruktur didasarkan pada Perpres No. 67. ... bahwa infrastuktur merupakan investasi jangka panjang. yang keuntungannya dapat dirasakan setelah 5 …
Pertama, meningkatkan investasi pembangunan perkeretaapian melalui regulasi dan mekanisme yang kondusif serta pembentukan lembaga pembiayaan infrastruktur. Kemudian mendorong …
Republik Indonesia KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS) Panduan Bagi Investor Dalam Investasi Di Bidang Infrastruktur April 2010 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN…
badan usaha agar berminat dalam berinvestasi di Pangsa kereta api untuk angkutan bidang perkeretaapian baik secara sendiri-sendiri penumpang hanya 7,32%, hal ini relatif masih atau dengan pola kerjasama dengan didasarkan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pada prinsip-prinsip bisnis yang transparan, pangsa angkutan jalan raya sebesar …
RIPNAS-. Aulia Ningtyas Firdiani. Dengan semakin terbatasnya kapasitas layanan jalan, kereta api semakin menunjukkan keunggulan kompetitifnya. Keunggulan ini tak lepas dari perkembangan teknologi perkeretaapian sehingga semakin cepat, aman, hemat energi dan ramah lingkungan. Selain itu dari sisi daya angkut kereta api tetap merupakan moda …
Koordinator : Subsektor Terkait / Unit Layanan Pelelangan (ULP) (apabila ULP telah mendapatkan tambahan penugasan pengadaan badan usaha). Semua proyek KPS infrastruktur di Sektor Transportasi harus dilakukan melalui proses pelelangan yang kompetitif yang didahului proses struktural pada umumnya termasuk proses pra …
1.Menguasai fasilitas pendidikan kecakapan di bidang awak sarana perkeretaapian; 2.Memiliki tenaga pendidik yang berkompeten di bidang awak sarana perkeretaapian; 3.Memiliki metode pengajaran di bidang awak sarana perkeretaapian; 4.Fasilitas pengujian kecakapan awak sarana perkeretaapian; 5.Tenaga penguji …
Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS); Pembiayaan. KPS Infrastruktur dan Kesesuaiannya pada KPS. Sosial. Aid for Development Effectiveness Secretariat. Maret 2012. …
Mengacu pada Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) "Panduan Bagi Investor Dalam Investasi Di Bidang Infrastruktur" yang dikeluarkan oleh …
Dokumen ini berisi Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030 yang disusun oleh Kementerian Perhubungan sebagai acuan pembangunan dan pengembangan sistem perkeretaapian di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan perkeretaapian …
ABSTRAK Partisipasi badan usaha dalam penyelenggaraan infrastruktur di Indonesia sangat dibutuhkan. Tulisan ini memaparkan perkembangan terkini dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan badan usaha, khususnya untuk proyek-proyek yang direalisasikan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan …
Temuan menunjukkan bahwa proyek-proyek public private partnership di sektor perkeretaapian menghasilkan kemajuan yang relatif baik. Kendala pembebasan lahan …
JAKARTA, KOMPAS - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong Pendapatan Negara Bukan Pajak Sektor Perkeretaapian terus meningkat, untuk pengembangan layanan kereta api.. Menurutnya, di tengah tantangan pandemi Covid-19 dan keterbatasan fiskal negara, diperlukan inovasi atau cara baru …
•Peningkatan investasi dan pendanaan melalui dukungan regulasi dan mekanisme perizinan yang kondusif Investasi & Pendanaan •Mendorong peningkatan peran swasta …
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 tentang Konsesi dan Bentuk Kerja Sama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian Umum . Bahasa: Bahasa Indonesia: Lokasi: Biro Hukum Kementerian Perhubungan: …
Indonesia perlu melakukan modernisasi industri perkeretaapian dimana saat ini industri tersebut dilaksanakan oleh operator milik Kementerian BUMN yaitu PT INKA (Persero) untuk produksi sarana ...
Kemudahan Berusaha untuk Mendorong Investasi di Bidang Penyelenggaraan Perkeretaapian. JDIH Marves – Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 …