+86-21-58386256
KOMPAS – Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara mengatur sejumlah poin untuk memperbaiki tata kelola pertambangan yang sudah berjalan. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin mengatakan, UU …
PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG LAMA DAN YANG BARU Sebelum membahas mengenai perbandingan pengelolaan dan perizinan Pertambangan berdasarkan "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara" dengan Undang-Undang revisi nya, perlu diketahui bahwa secara
Selain memastikan keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan pertambangan juga wajib memberdayakan lingkungan dan masyarakat di area pertambangan. Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Bab XIII tentang Hak dan Kewajiban. Beberapa kewajiban tersebut antara lain: 1. Rencana …
Ayo aku tunggu sahabat HeyLaw daftar supaya kita bisa belajar bareng. Aku tunggu ya! Sumber: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara I Made Bayu Sucantra, et al, "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan", Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 3, 2019, hlm. 366.
internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan …
Konsep bentuk pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas ...
Kekayaan alam mineral dan batubara merupakan kekayaan yang unrenewable sehingga dilindungi undang-undang. Dalam pengelolaannya negara tidak mampu melakukannya sendiri sehingga memberikan hak tersebut kepada swasta dengan memberikan izin. Namun karena tambang juga merupakan bagian dari bisnis maka peralihan dan
Komoditas pertambangan dikelompokkan menjadi dalam 5 golongan, yaitu: 1. komoditas mineral logam antara lain: emas, tembaga, nikel, bauksit,dan komoditas. batubara. Selain komoditas mineral utama ...
28 April 2021. 2049. JAKARTA – Aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hingga saat ini tak kunjung disahkan. Padahal sebelumnya pemerintah melalui Ridwan Djamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, …
Heylaw Edu - 20 April 2023. Hukum minerba terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang disahkan di tengah masa pandemi yang sedang …
Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan nuansa baru dalam dunia pertambangan. Namun lahirnya Undang-Undang tersebut tidak ... Hal ini menegaskan minyak bumi dan barang tambang lainnya hanya ... Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan …
UU Baru Pertambangan Mineral dan Batubara: IUP dan IUPK Wajib Reklamasi dan Pascatambang Sukses 100%. ... Berdasarkan UU No.4/2009 pasal 100 disebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, kemudian jika pemegang IUP dan IUPK tidak …
JAKARTA, KOMPAS - Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia memasuki babak baru.. DPR telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) alias UU Minerba, dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa …
Abstrak. Dalam UU ini diatur mengenai penyempurnaan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu menambahkan materi muatan baru …
Terhadap UU Mineral dan Batubara Nomor 4/2009 jo UU Nomor 3/2020, UU Cipta Kerja hanya menyisipkan satu pasal, yaitu Pasal 128A di antara Pasal 128 dan Pasal 129, serta mengubah ketentuan Pasal 162. Substansi dari Pasal 128A adalah memberikan insentif bagi pengusahaan batubara. Dalam hal ini kegiatan usaha …
reklamasi ini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 huruf k menyatakan : "Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain adalah pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang". Wewenang ini lebih
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Beranda. Subjek. Jenis. Tahun. Glosarium. Tematik. Perwakilan. Login ... dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara. Dasar hukum Undang-undang (UU) ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) …
Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu bahan tambang mineral dan batubara. Apabila dikaji ketentuan atau pasal dalam undang- undang ini, tidak ditemukan pengertian hukum pertambangan mineral dan batubara. Namun, untuk memahami 1 Salim HS., "Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara", Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta,
pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja, atau apabila terjadi pemisahan dan penggabungan Dana Pensiun Pemberi Kerja; 5. Ketentuan peralihan bagi Yayasan Dana Pensiun dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang tentang Dana Pensiun; 6. Ketentuan lain-lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang …
bab i ketentuan umum 1 ch. i general provisions bab ii asas dan tujuan 2–3 ch. ii principles and objectives bab iii penguasaan mineral dan batubara 4–5 ch. iii control of minerals and coal bab iv kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara 6–8 ch. iv authority in the management of minerals and coal
Berdasarkan bab XIV PP 96/2020, terdapat beberapa bentuk kewajiban Domestic Market Obligation yang harus dipenuhi oleh badan usaha di atas, antara lain: 1. Mengutamakan serta mendahulukan terpenuhinya kebutuhan batubara dalam negeri, sebelum melakukan penjualan komoditas batubara ke luar negeri (Pasal 158 ayat (3)). 2.
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009. mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan …
Kontraktor bagi Perusahaan Negara Tambang Batubara ; d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka dasar kerjasama antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor perlu diatur dalam suatu Keputusan Presiden. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Indische …
Tambang Batubara Ombilin ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia Unesco pada 6 Juli 2019. ... Pembentukan dana abadi daerah (DAD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. ... stabilisasi ekonomi, dan tabungan generasi mendatang. Pengelolaan …
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, ... KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14 Perincian persyaratan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor …
proses bongkar dan muat Batubara, serta hal-hal teknis lainnya yang diperlukan. 3.2. Setelah butir (3.1) dilaksanakan dan disepakati serta setelah perjanjian ini ditandatangani oleh para Pihak, Pihak Pertama diwajibkan untuk mentransfer pendanaan dana sesuai dengan butir (1.3) kepada Rekening yang disepakati para
"Tulisan ini Merupakan Keterangan Ahli dalam Uji Materi ke MA atas Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017 Terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara KETERANGAN AHLI PERATURAN MENTERI ESDM NO. 5 TAHUN 2017 TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN …
Jakarta, CNBC Indonesia - Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara telah memandatkan bahwa pemegang Izin Usaha …
Masuknya Freeport kemudian diikuti pula perusahaan-perusahaan tambang besar seperti Shell, Mobil Oil, dan lain-lain. 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU No.25 Tahun 2007) sebagai pengganti UU No.1 Tahun 1967 juga membuka sektor pertambangan bagi investasi asing.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. Artikel berikut menyajikan daftar perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, baik perusahaan BUMN yang masih beroperasi, perusahaan yang pernah berstatus BUMN namun kini telah kehilangan statusnya, perusahaan yang akan memperoleh status BUMN, maupun …
E. KETENTUAN LAIN-LAIN BAB II KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN A. KERANGKA DASAR 10 10 ... D. PENGEMBALIAN SISA DANA PC PEN DAN PENGGUNAAN KEMBALI SISA ... A. LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17 /2003) diamanatkan bahwa pendapatan …
Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan …
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diatur pada Ketentuan Peralihan Pasal 169 merupakan perwujudan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sehingga. ... Implikasi Yuridis Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Kontrak Karya Pertambangan Antara …