+86-21-58386256
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009. mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831). Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan …
tambang. Dengan diundangkan undang-undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah seharusnya bidang pertambangan mineral dan batubara diberikan kewenangan dalam perizinan pertambangan mineral dan batubara di daerah kabupaten/kota. Dengan tidak adanya kedudukan …
mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.2 …
2 Agustus 2021 - Perusahaan pertambangan dengan peringkat Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social, and Good Governance/ESG) yang lebih tinggi mengungguli pasar pada skala yang lebih luas selama puncak krisis COVID-19, sehingga memberikan rata-rata total imbal hasil bagi pemegang saham sebesar 34% selama tiga …
konkrit mengapa masalah ilegal mining perlu mendapat perhatian yang cukup besar di Indonesia. Gangguan kamtibmas akibat adanya ilegal miningmerupakan salah satu bentuk tanggung jawab Polri sebagaimana sesuai dengan bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 1 Latar Belakang Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam …
Regulasi pemulihan lahan yang sudah terganggu akibat kegiatan penambangan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 41/1999 tentang Kehutanan, serta aturan …
Adanya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) semakin memperkuat dan menegaskan hilirisasi nilai tambah tembaga menjadi sesuatu yang wajib dikerjakan namun tantangan penerapan hilirisasi pertambangan ini kerap terjadi dengan negara – negara pengimpor mineral lainya …
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA No Perihal UU No. 11/1967 UU No. 4/2009 Keterangan 1. Definisi - Pertambangan adalah sebagian atau seluruh …
Pengaturan Minerba di Indonesia. Pengelolaan sumber daya di Indonesia sendiri dilandaskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa: " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ". Dalam …
Pasca diundangkannya Undang-Undang (UU) No. 3/ 2020 pada tanggal 10 Juni 2020 lalu, kini pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara memasuki era baru. ... sehingga dapat menjawab tantangan bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara …
Hukumnya Jual Beli Emas dari Tambang Ilegal. Berdasarkan ketentuan Pasal 158–164 UU 4/2009 berikut aturan perubahannya, pertambangan mineral, termasuk emas, harus dilaksanakan dengan izin dan memenuhi prosedur yang berlaku. Berdasarkan Pasal 161 UU 3/2020, setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ... dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya …
Perundang-Undangan. Pentingnya Perundang Undangan. Mewujudkan Ketertiban dalam masyarakat. Memberikan Jaminan kepastian hukum dalam hubungan sosial dalam masyarakat. Mendatangkan …
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009. mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan …
Latar Belakang. Pertimbangan dalam UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba adalah: bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang …
Agar setiap orang mengetahuinya. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara pada intinya mengatur tentang: Ruang lingkup Wilayah Negara yang meliputi wilayah daratan, wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk …
"Tujuan pokok dari kegiatan ini adalah, pertama, kami hendak menampilkan capaian kinerja, inovasi, dalam bidang pengawasan dan pelayanan publik dari Ditjen Minerba. Kedua kami juga ingin menyampaikan kepada publik regulasi dan kebijakan baru dibidang pertambangan sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 3 …
Wed Oct 10 2018. Dr MAHATHIR: Jika tidak mengikut peraturan, maka akan berlaku huru-hara dalam negara kita. - Gambar fail. Semua pihak dalam negara, tidak kira pemerintah atau Raja-raja, perlu mematuhi undang-undang kerana ia penting dalam proses pemulihan pemerintahan negara yang sedang dilaksanakan, kata Perdana Menteri Tun …
kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah telah terdapat Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan tambang Galian C di berbagai daerah tambang di Indonesia, namun kesadaran hukum masyarakat khususnya pelaku usaha masih rendah dengan semakin banyaknya penambangan illegal dan pelanggaran aturan …
Bahan tambang terdiri dari tiga golongan, yakno golongan A, B, dan C. Penggolongan ini berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian. Melansir dari E-Modul Geografi SMA Kelas XI (2020), berikut ini adalah penggolongan bahan tambang golongan A, B, dan C beserta contohnya: 1. Bahan …
UU No.11 Tahun 1967 Vs.UU No.4 Tahun 2009 Hukum & Pengusahaan Energi | Prof. Hikmahanto Juwono NIKKA SASONGKO 120140204016 INDONESIA DEFENSE UNIVERSITY MASTER DEGREE ENERGY SECURITY MAJOR 2015 Isi UU UU Nomor 11 Tahun UU Nomor 4 Tahun 1967 2009 37 Pasal dan 12 Bab 175 Pasal dan 26 Bab …
Berlaku 2022, Pahami Poin Penting dalam UU HPP Terbaru Ini. UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah disahkan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat …
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tepatnyatanggal 12januari 2009diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini hadir dalam menghadapi tantangan lingkungan strategis dan pengaruh globalisasi yang mendorong …
Hilirisasi, Kunci Pemanfaatan Hasil Tambang yang Optimal. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah. Hilirisasi di sektor mineral dan batubara (minerba), …
Di Indonesia, setiap perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan wajib melakukan reklamasi ketika akan menutup lahan bekas pertambangan. Peraturan mengenai reklamasi lahan penambangan …
Manfaat Amdal secara Khusus. Selain fungsi umum, dilanjutkan Reda Rizal, Amdal juga memiliki beberapa manfaat khusus. Manfaat-manfaat ini dapat digolongkan berdasarkan empat kategori, yakni bagi pemilik usaha, bagi pemerintah, bagi masyarakat, dan bagi lingkungan. Memberikan gambaran atas manfaat, risiko, dan kegiatan yang …
Klasifikasi Barang Tambang. Berdasarkan Manfaat & Kegunaannya; Berdasarkan manfaat dan kegunaannya, menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, barang tambang dibagi dalam 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Golongan A; Barang ini termasuk dalam barang tambang strategis dan berperan penting bagi perekonomian …
Indonesia mengamanatkan agar perusahaan melakukan CSR, hal itu tercantum di Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang berbunyi: Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung …
Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan yaitu periode kedua pemerintahan Joko Widodo aktif melakukan reformasi kebijakan termasuk sektor …
Salah satu peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat pada pembuatan dokumen amdal bagi usaha yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan …