+86-21-58386256
Mediator yang tidak dapat menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa alasan yang sah, dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Komponen satuan harga/biaya perjalanan dinas yang diatur dalam pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap jo. Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, …
Selain itu, pastikan teks kamu tidak menyertakan kalimat atau kata jargon yang tidak lengkap. Contoh Surat Undangan untuk Berbagai Keperluan 1. Contoh Surat Undangan Kelurahan. …
Surat Peringatan Kerja (SP) merupakan surat yang dibuat dan ditujukan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran atau kesalahan terhadap aturan mutlak …
Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan PERMENKEU atau PMK Nomor 49 Tahun 2023 Tentang SBM Tahun Anggaran 2024 menyatakan bahwa: 1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 …
2. Sepanjang tempoh pegawai berkenaan mengikuti seminar / bengkel / kursus, Setiausaha Tetap / Ketua Jabatan hendaklah mengatur supaya semua tugas dan tanggungjawab pegawai berkenaan dipangku atau dijalankan oleh pegawai lain untuk membolehkan pegawai yang dicalonkan menumpukan sepenuh perhatian kepada …
Pengusaha dapat memberi sanksi karyawan yang merugikan secara serius. Pasal 158 (1) UUK menyebutkan beberapa kesalahan serius yang dapat dihilangkan, antara lain: Memberikan informasi palsu atau palsu yang merugikan perusahaan. Mabuk-mabukan, menggunakan dan / atau mengedarkan obat bius di lingkungan kerja, Zat …
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Ketenagakerjaan di Indonesia Ketentuan mensyaratkan 3 hal bagi pegawai untuk menerima THR, yakni 1) Pekerja/ Pegawai atau keluarganya, 2) memiliki masa kerja minimal 1 bulan, serta 3) terikat hubungan kerja dengan pengusaha. Perhitungan THR …
Pihak yang Terlibat dalam Seminar. Kunci keberhasilan sebuah seminar tidak terlepas dari pihak-pihak yang berperan secara langsung untuk mensukseskan acara seminar dan terlibat didalamnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah seminar antara lain: 1. Master Ceremony (MC) Disebut juga pembawa acara, merupakan pihak yang …
Untuk Tabungan Hari Tua (THT) tetap diberikan bagi PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau diberhentikan tidak dengan hormat. Saat ini ketentuan ini masih diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2008 tentang Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil …
Namun secara fisik dalam dunia ekonomi praktis, dokumen adalah surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai bukti ataupun keterangan. Secara lebih luas, semua data-data yang dikumpulkan baik secara digital, lisan, maupun tertulis bisa dikategorikan sebagai dokumen.
Pengertian Surat Pernyataan. Surat pernyataan, juga dikenal sebagai surat pengakuan, adalah penjelasan tertulis tentang kondisi atau situasi yang berkaitan …
Pasal 81 angka 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") berbunyi: j. pekerja/buruh mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang …
PENGGUNAAN AKUN BELANJA PERJALANAN DINAS UNTUK KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Jumat, 13 Februari 2015 02:57 WIB
Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang …
PPh Pasal 21 = Pasal 17 ayat (1) huruf a x jumlah kumulatif PKP dalam tahun kalender. Besarnya PKP = (50% x penghasilan bruto) - PTKP per bulan. 2) Bagi Wajib Pajak bukan pegawai yang tidak memenuhi dua syarat diatas: PPh Pasal 21 = Pasal 17 ayat (1) huruf a x jumlah kumulatif PKP dalam tahun kalender.
12 Contoh Surat Pernyataan yang Baik dan Benar Disertai Cara Membuatnya. By Ilham Budhiman 21 September 2022. 4 menit. Bagi sebagian orang, melihat contoh surat pernyataan rupanya bisa membantu dalam pembuatan surat tersebut agar lebih mudah. Kalau kamu masih bingung, simak referensinya pada artikel ini karena …
Pelatihan posisi dikhususkan untuk pegawai yang mendapatkan tugas baru karena pindah posisi. Untuk memahami kinerja di posisi yang baru, pegawai tersebut akan diikutkan diklat. 2. Metode off the job training. Berbeda halnya dengan on the job training, pada metode off the job training pegawai tidak sedang melakukan kerja. Metode ini …
dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. Angka 12 Yang dimaksud dengan "sasaran kerja pegawai" adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai. Angka 13 Cukup jelas. Angka 14
Pada umumnya, menulis surat teguran pns tidaklah terlalu susah. Selain itu, setiap instansi atau lembaga pemerintahan juga … See more
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan lzin Belajar Bagi …
Jadi, hak PNS untuk memperoleh pendidikan formal lanjutan memang dilindungi secara hukum, akan tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNS yang ingin melanjutkan pendidikannya. Jika kementerian tersebut ternyata melarang PNS yang memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikannya, hal itu dapat dikatakan …
Hukuman berupa teguran lisan dan tertulis diberikan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari kerja dalam 1 tahun. …
Hal senada juga disampaikan oleh Septria Minda Eka Putra, S.H., Analis Hukum di Badan Kepegawaian Negara, ketentuan perceraian PNS yang wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang (atasan) juga berlaku pada CPNS berdasarkan Romawi I angka 4 huruf a nomor 1 SE 08/1983. Berdasarkan …
Menurut Rizal (2003), fungsi surat adalah sebagai berikut: Baca Juga. Dana Desa - Pengertian, Tujuan, Mekanisme dan Pengelolaan. Pengertian dan Indikator Budget Emphasis (Penekanan Anggaran) Budgetary Slack - Pengertian, Tujuan, Indikator dan Dampak. Partisipasi Anggaran - Pengertian, Manfaat, Jenis dan Indikator.
Panduan Lengkap Ketentuan PPh atas Natura dan Kenikmatan. Sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022), pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang perlakuan pajak penghasilan atas natura dan kenikmatan (PMK 66/2023). Sebelum …
petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai; c) penjaja barang dagangan yang tidak berstatus sebagai pegawai; dan/atau : d) penerima penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan dari Pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun kalender. b.
Bupati/walikota di kabupaten/kota; Pengaturan mutasi di Pasal 73 UU ASN berbunyi sebagai berikut: Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri.
Dengan ini menyatakan siap untuk menerima sanksi berupa penalti atau denda senilai Rp.50.000.000 apabila saya menyalahi aturan masa kerja yang sudah tertulis dalam …
Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi PNS yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang berdampak pada unit kerja berupa: pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama enam bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 sampai dengan 13 hari kerja dalam satu tahun; …