+86-21-58386256
Pengaturan dimaksud, masing-masing sebagai berikut: 1. pengaturan WKWI Secara Umum (general) a. Ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat secara umum, atau sering disebut pola waktu kerja dan waktu istirahat secara normal (pola WKWI normal), dapat memilih, 2 (dua) alternatif*: 1) 7 (tujuh) jam perhari dan 40 (empat puluh) jam per …
Berikut adalah kutipan tengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dari Permen ESDM No. 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.. Ruang Lingkup. Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang …
terminologi bahan galian golongan c yang sebelumnya diatur dalam uu no. 11 tahun 1967 telah diubah berdasarkan uu no. 4 tahun 2009 menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan c sudah tidak terdapat lagi, diganti menjadi batuan dan dalam uu no. 3 tahun 2020 tentang minerba dalam bab xi a disebut sipb (surat izin pertambangan …
hanya pengendaliannya saja sebesar saham yang beralih. Namun disarankan untuk merubah pengaturan pemindahan saham perusahaan tambang dengan memberikan persetujuan karena sifat izin yang berada pada hukum publik serta meningkatkan pengaturan peralihan IUP dari peraturan pemerintah menjadi pengaturan undang …
Payung hukum reformasi perizinan tambang tertuang dalam Undang Undang 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Dari penerbitan kedua aturan tersebut lahir berbagai regulasi turunannya. Selain itu, presiden Joko Widodo juga mengumumkan pencabutan sebanyak 2.078 Izin Usaha …
Persyaratan Pengajuan Izin Pertambangan. Untuk mendapatkan IUP maka pengusaha harus mengikuti berbagai macam persyaratan yang perlu untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan. Adapun persyaratannya terdiri dari administratif, teknis, lingkungan, serta finansial. Untuk mengajukan persyaratan …
Di masa ini, pemerintah mulai melibatkan pihak swasta dalam urusan perekonomian, termasuk halnya tambang. Untuk mempermudah keterlibatan swasta, Pada 1850, Pemerintah Hindia Belanda membentuk komisi khusus yang bertugas mempelajari dan menyusun aturan pertambangan. Aturan pertambangan pertama tersebut bernama Mijn …
Kebijakan K3 perusahaan tambang adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan menjamin keamanan pekerja tambang. Jaminan ini tercermin dari menetapkan keselamatan dan kesehatan kerja, …
Kebijakan dan Regulasi Perizinan Pertambangan. Pengaturan aktivitas pertambangan secara menyeluruh diatur dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari UU Nomor 4 Tahun 2009. Kehadiran UU Nomor 3 Tahun 2020 ini …
Izin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK"), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Perlu diketahui bahwa hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. [7] Dalam kasus Anda, untuk mempersingkat kami hanya akan membahas perihal IUP dan IUPK.
Untuk itu, patut diketahui apa saja sebenarnya persoalan hukum yang berada di balik regulasi Mineral dan Batubara (Minerba) yang sedang hangat diperbincangkkan. Untuk diketahui, konstruksi hukum dari tata kelola SDA di Indonesia berakar dari Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 33 Undang-Undang …
untuk mengolah Data WP menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan mengenai kewilayahan. 23. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi ... komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya. 28. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus …
Jalan Masuk adalah jalan untuk memasuki area tambang permukaan dan tambang bawah tanah. Ketentuan Jalan Pertambangan. Standar mengenai jalan pertambangan dijelaskan dalam lampiran 1 KepMen ESDM No 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik. Lebar Jalan Tambang/Produksi
Manfaat CSMS Bagi Perusahaan dan Penerapannya. CSMS yang menjadi sebuah mekanisme control dalam bentuk panduan memberikan beberapa manfaat dalam pelaksanaan kebijakan perusahaan. Meningkatkan keefektifan sistem tata kelola bagi perusahaan di segala bidang. Membantu mengurangi angka kecelakaan kerja dan …
Pada dasarnya, sistem ventilasi tambang bawah tanah ini memiliki tiga fungsi umum, yaitu : 1. Sebagai kontrol kualitas dan kuantitas udara, yaitu menyediakan dan mengalirkan udara segar ke dalam tambang untuk kebutuhan pernafasan pekerja dan proses lain yang ada di dalamnya, termasuk debit dan tekanan. f 2.
Pasal 1 angka 20 UU 22/2001 memberikan apa yang dimaksud dengan izin usaha: "Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.". Kami memahami bahwa perusahaan Saudara bermaksud …
Heylaw Edu - 3 Juli 2022. Oleh: Rahadyan Fajar Harris. "No land was ever acquired honestly in the history of the earth.". — Philipp Meyer. Halo Sobat HeyLaw! Pertambangan erat kaitannya dengan pertanahan. Tak ayal …
Kepdirjen 185 Th 2019, Hal. 235-257. Ventilasi pada tambang bawah tanah paling sedikit meliputi: 1) Ventilasi tambang bawah tanah paling sedikit dengan ketentuan: . a) Tambang bawah tanah yang berdekatan dan sistem ventilasinya bergabung diperlakukan sebagai satu tambang yang berada di bawah pengawasan seorang KTT kecuali ditetapkan lain …
Produk pertambangan seperti batubara sendiri, memiliki aturan hukum untuk bisnis batubara harus dipahami secara baik. Untuk tambang sendiri merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga harus dijaga sedemikian rupa. Pengalian dari perut bumi, juga tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Terdapat …
Kebijakan dan Regulasi Perizinan Pertambangan. Pengaturan aktivitas pertambangan secara menyeluruh diatur dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari UU Nomor 4 Tahun 2009. Kehadiran UU Nomor 3 Tahun 2020 ini mengubah secara substansial sejumlah aspek tata kelola pertambangan, khususnya …
Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan: administratif, teknis, lingkungan dan finansial; II.a Pemberian IUP Eksplorasi Batuan. IUP Eksplorasi diberikan oleh: a. Menteri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai b.
K3 TAMBANG.pdf. Redho Redwan. Kegiatan atau aktivitas dalam industri pertambangan tidak bisa pungkiri adanya risiko terjadinya kecelakaan kerja, karena didalam aktivitasnya pertambangan menggunakan padat modal …
terminologi bahan galian golongan c yang sebelumnya diatur dalam uu no. 11 tahun 1967 telah diubah berdasarkan uu no. 4 tahun 2009 menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan c sudah tidak terdapat lagi, diganti menjadi batuan dan dalam uu no. 3 tahun 2020 tentang minerba dalam bab xi a disebut sipb …
Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (LN Tahun 1973 Nomor 25, TLN Nomor 3003); ... Yang Digunakan Untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (LN Tahun 1985 Nomor 67, TLN Nomor 3311); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Pedoman . dan Syarat-syarat Kontrak Bagi …
Pemegang IUP/IUPK yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan keguatan usaha …
Secara umum, ketentuan jam kerja seorang pekerja telah diatur dalam Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di sektor tambang sendiri, ketentuan jam kerja nya telah diatur melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Kep-234/Men/2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada sektor …
Istilah tanah timbun atau bahan galian C yang Anda maksud kini tidak dikenal lagi, melainkan diganti menjadi batuan yang salah satunya berupa tanah urug berdasarkan UU 4/2009 dan perubahannya.. Untuk dapat melaksanakan kegiatan penambangan batuan, maka perlu mendapatkan Surat Izin Penambangan Batuan …
Secara umum, jam kerja diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU 13/2003"), yaitu Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU 13/2003 yang berbunyi: Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 …
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009. mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan …
Jangka Waktu. "Untuk mendapatkan izin usaha pertambangan tahap eksplorasi, pelaku usaha harus memenuhi empat persyaratan yakni persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial.". Untuk menjalankan usaha pertambangan, pelaku usaha harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan ketentuan …
Terkait penyelesaian sengketa pertanahan di wilayah pertambangan ada beberapa ketentuan yang mengaturnya, antara lain: Pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Persetujuan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan …
6. membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk melaksanakan reklamasi dan reboisasi kawasan hutan lindung yang sudah dipergunakan, perlindungan hutan, pencegahan terjadinya kerusakan hutan, erosi, tanah longsor, kebakaran hutan, memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan untuk melakukan monitoring dan
(1) Untuk mendapatkan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pemohon harus memenuhi: a. persyaratan administratif; b. persyaratan teknis; dan c. persyaratan …
" Untuk mendapatkan izin usaha pertambangan tahap eksplorasi, pelaku usaha harus memenuhi empat persyaratan yakni persyaratan administrasi, teknis, …
Secara Konstitusional, Undang-Undang Dasar RI 1945 memberikan landasan tentang rumusan penguasaan oleh Negara dalam mengelola sumber daya alam di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut pertambangan atau usaha dibidang tambang juga harus mendapat izin operasi. Berikut pengaturan hukum perijinan Pertambangan di Indonesia: 1.