+86-21-58386256
Pengelolaan lingkungan hidup harus bermuara pada terjaminnya kelestarian lingkungan, ... dan penjualan serta kegiatan pasca tambang (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan ... mendukung pembangunan nasional yang . berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah : a. …
Penngelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Sedangkan instrumen penting yang berkenaan dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah dikeluarkan, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Amdal sebagai penjabaran pelaksanaan undang-undang pendahulu mengenai lingkungan hidup, yakni Undang …
berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang …
Latar Belakang. Pertimbangan dalam UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba adalah: bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang …
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 1 Latar Belakang Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha
PDF | On May 21, 2011, Agung Yuriandi published AZAS-AZAS YANG TERDAPAT DALAM UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAH LINGKUNGAN HIDUP AGUNG YURIANDI | Find, read and cite all ...
Jakarta (ANTARA) - Pasca diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 3/ 2020 pada tanggal 10 Juni 2020 lalu, pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) memasuki era baru salah satunya pengusaha wajib melakukan reklamasi pasca-tambang. Berdasarkan data yang dihimpun Antara di Jakarta, Senin, salah satu …
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.. Penulis yang mengirimkan naskah artikel pada Undang: Jurnal Hukum memahami dan menyepakati bahwa apabila naskahnya diterima …
Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 2.
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ... Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik ... Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional …
Kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan; Undang …
29 Lihat pada Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, UU No. 17 Tahun 2007, dan LN No. 22 Tahun 2007. bahwa pembangunan berkelanjutan yang
Penegakan hukum Pidana Lingkungan Hidup Regulasi pidana yang bisa menjadi dasar hukum penegakan hukum lingkungan adalah Undang-Undang No. 39 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ... kerja b.Pengelolaan lingkungan hidup dan c. Pasca tambang Untuk melaksanakan pengamanan teknis pertambangan, …
ini disahkan pada 3 Oktober 2009 oleh Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono beserta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Andi …
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2022 ... 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik ... Jabatan atau okupasi …
Abstract. Dampak lingkungan hidup dalam memberlakukan proses pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang. Lingkungan hidup yang sehat merupakan suatu keharusan dalam pemenuhan hak asasi ...
lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL." Kemudian dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: "Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan …
Melihat hasil tambang yang begitu menjanjikan di tangan swasta, Indische Mijnwet Stb. 1899 pun mulai dianggap mengganjal kegiatan pertambangan saat itu. ... mengadakan perjanjian dengan perorangan atau perusahaan …
c. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun ... daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. ... secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; - 7 - (5) Ketentuan . . .
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara ...
a. Perlidungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan b. Keselamatan dan kesehatan kerja, dan c. Konservasi mineral dan batubara C. Pelaksana Reklamasi dan Kegiatan Pasca Tambang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur terkait usaha pertambangan …
penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. …
1.3. Secara umum t erdapat lingkup kegiatan penting dalam pengelolaan lingkungan. pertambangan, yaitu: 1. pengelolaan dan pemantauan kualitas air, 2. pengelolaan dan pemantauan kualitas udara, 3 ...
BERLAKU UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Fine Ennandrianita ... dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 ... mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara. 13d. lzin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya ... bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. - 6 - 16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan …
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ... Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. 60. Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukannya
Adanya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) semakin memperkuat dan menegaskan hilirisasi nilai tambah ... lingkungan hidup yang amat menunjang keberlanjutan kehidupan penduduk di negara ... bisnis hasil tambang yang sudah terikat lama dan erat antara Indonesia dan negara-negara
REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ... bahwa untuk menjaga kualitas lingkungan hidup agar tetap terjaga d an untuk menjamin pemanfaatan lahan di bekas kegiatan p ertambangan, perlu dilakukan reklamasi dan ... 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. …
2) Bagi Dosen dan Tenaga Pengajar : Sebagai bahan informasi tambahan terhadap mata kuliah yang bersangkutan dan materi yang diajarkan khususnya Undang-Undang Tambang, Lingkungan dan Perburuhan. 1.5 Metode Pembuatan Makalah Metode yang digunakan dalam pembuatan makalah ini adalah metode sekunder, yaitu metode …
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa …
Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang. Huruf d: Cukup jelas. Huruf e: Laporan disampaikan setiap 4 (empat) bulan. Pasal 71: Cukup jelas. Pasal 72: Cukup jelas. Pasal 73